KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS MAHKAMAH AGUNG BERPULANG KE RAHMATULLAH

Related Articles

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS MAHKAMAH AGUNG BERPULANG KE RAHMATULLAH

Jakarta-Humas: Innaa lillahi wa innaa Ilaihi raajiun, telah berpulang ke rahmatullah Dr. Abdullah, S.H., M.S., Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, pada Sabtu, 31 Oktober 2020 pukul 01.45 WIB di Rumah Sakit Siloam, Surabaya.

Pria kelahiran Jombang, Jawa Timur 4 Oktober 1961 ini mengawali karir di Mahkamah Agung sebagai staf pada tahun 1992, sedangkan karirnya sebagai hakim dimulai sebagai Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Praya pada tahun 1996.  Jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang pernah diembannnya pada tahun 2016. 

Alumnus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas sejak 15 Juni 2017 sampai sekarang. Dr. Abdullah meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak.

Segenap keluarga besar Mahkamah Agung Republik Indonesia turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Dr. Abdullah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menempatkannya di surga. Dan semoga kelurga besar yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan.

“Selamat jalan Bapak, semoga amal baikmu menjadi penuntun jalanmu ke Surga-Nya.” (DS/azh/RS)

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular stories

PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023

Jakarta-Humas: Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil...

KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT TUNJANGAN KINERJA

Jakarta-Humas, Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI dengan Nomor SK KMA 209 tahun 2020, SK KMA 210 Tahun...

BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG MENGINISIASI PEMBANGUNAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) SEBAGAI UPAYA MENGATASI PENYUAPAN

Jakarta – Humas : “Berdasarkan publikasi data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sampai dengan tahun 2022, terdapat 29 (dua puluh sembilan) orang hakim yang ditindak karena terlibat dalam tindak pidana korupsi. Jumlah ini hanya meliputi hakim dan belum memperhitungkan aparatur lainnya dari Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.“ Ujar Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, saat memberikan arahan dalam kegiatan Pencanangan Program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan di Media...
Skip to content