Pontianak, 22 Juli 2026 – Pengadilan Militer IV-14 Pontianak melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada hari Rabu, 22 Juli 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pengadilan Militer IV-14 Pontianak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima. Melalui Forum Konsultasi Publik ini diharapkan seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik dapat terus ditingkatkan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.
Acara tersebut dihadiri oleh Komuniti Hukum Wilayah Kalimantan Barat yang terdiri dari Kumdam XII/Tpr, Pomdam XII/Tpr, Pomal Kodaeral XII, Kadiskum Kodaeral XII, Kaotmil II-06 Pontianak, Satpom AU Lanud Supadio, Kakum Lanud Supadio, Kakumren 121/Abw, Kakumgrup 4/Khusus, serta para mahasiswa yang turut memberikan partisipasi sebagai bagian dari keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan evaluasi pelayanan publik. Kehadiran unsur masyarakat dan akademisi menjadi wujud implementasi partisipasi publik dalam mengawal peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan peradilan.
Dalam kegiatan ini, peserta memperoleh pemaparan mengenai pelaksanaan pelayanan publik, inovasi yang telah dikembangkan oleh Pengadilan Militer IV-14 Pontianak, Selain itu, dilaksanakan pula sesi diskusi dan penyampaian masukan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan kualitas layanan kepada masyarakat.
Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi ini, Pengadilan Militer IV-14 Pontianak berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan berintegritas. Masukan dari para pemangku kepentingan diharapkan menjadi motivasi sekaligus bahan perbaikan dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang semakin profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Pengadilan Militer IV-14 Pontianak akan terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang unggul, bebas dari praktik korupsi, serta mampu memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan.
