Pontianak. Jum’at 14 Juli 2023. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak menghadiri kegiatan kunjungan kerja Anggota Komisi III DPR RI Dengan 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Sewilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kunjungan tersebut dalam rangka reses masa sidang V tahun sidang 2022-2023. Anggota Komisi III DPR RI yang mengunjungi Provinsi Kalimantan Barat antara lain H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E. (Ketua Tim)/ F-P Golkar (Ketua Tim), Johan Budi Sapto Pribowo Anggota/ F-PDI Perjuangan, Novri Ompusunggu, S,H., M.H. Anggota/ F-PDI Perjuangan, dan H. M. Nasir Djamil, M.Si. Anggota/ F-PKS.
Kunjungan kerja Anggota Komisi III DPR RI Dengan 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Sewilayah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Pontianak. Kunjungan tersebut di sambut oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan dihadiri oleh Para Ketua Pengadilan Negeri dan beberapa Ketua Pengadilan Agama Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan dilanjutkan dengan mendengarkan paparan dari 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Sewilayah Provinsi Kalimantan Barat terkait jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Komisi III DRP RI mengenai Anggaran dan Pengawasan sekaligus menyampaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pengadilan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Kolonel Setyanto Hutomo, S.H. menyampaikan paparan terkait realisasi anggaran pada Semester I Tahun 2023 di mana pada DIPA (01) BUA MA RI realisasi anggaran sudah mencapai 54,57% sedangkan pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI realisasi anggaran sudah mencapai 71,20%.
Kadilmil I-05 Pontianak menyampaikan Kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
Pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI Tahun anggaran 2023, Pengadilan Militer I-05 Pontianak memperoleh pagu anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada semester I pagu anggaran tersebut telah terealisasi habis dan hanya dapat dilakukan satu kali pelaksanaan sidang keliling. Dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi diperlukan penambahan pagu anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling karena wilayah hukum yang luas meliputi wilayah Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari dua Kota dan 12 Kabupaten dan terdapat tiga Kabupaten yang bisa di jangkau menggunakan transportasi pesawat udara yakni Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.
Penjelasan terkait bidang Pengawasan Kolonel Chk Setyanto Hutomo, S.H. menjelaskan terkait perkara-perkara yang menonjol dan menarik perhatian masyarakat pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada periode semester I 2023 meliputi perkara tindak pidana umum dan tindak pidana militer, perkara yang menonjol pada tindak pidana umum ialah perkara Narkotika, sedangkan perkara yang menonjol pada tindak pidana militer yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin atau Desersi.
Perkara Masuk per tanggal 11 Juli 2023 berjumlah 30 perkara, perkara yang telah di putus 19 perkara dan terdapat sisa 11 perkara yang sedang dalam proses persidangan. Di antara 30 perkara yang ditangani pada semester I tahun 2023 terdapat 21 perkara Desersi.
Kadilmil I-05 Pontianak kemudian menjelaskan jawaban pertanyaan Komisi III DPR RI terkait Identifikasi permasalahan yang menjadi hambatan dalam proses eksekusi. Berdasarkan data perkara sampai dengan tanggal 11 Juli 2023, jumlah perkara putus yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2023 berjumlah 18 perkara. Dari jumlah perkara pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang telah berkekuatan hukum tetap tahun 2023 namun belum dieksekusi berjumlah 15 (lima belas) perkara yakni perkara Desersi (In Absentia). Perkara In Absentia tersebut belum bisa dieksekusi karena sejak awal proses dari tahap Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan dalam Sidang, Putusan, Perkara sudah BHT hingga Pelaksanaan Putusan Terdakwa tidak hadir/melarikan dan Terdakwa belum diketemukan padahal Terdakwa telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah.
Terkait identifikasi permasalahan yang menjadi hambatan dalam proses eksekusi, Perkara In Absentia merupakan salah satu permasalahan yang menjadi hambatan dalam proses eksekusi. Dalam hal tersebut kemungkinan Terdakwa sudah melarikan diri dan perkara tersebut dapat di eksekusi apabila Terdakwa telah diketemukan, dalam hal ini Polisi Militer dan Oditurat Militer yang memiliki wewenang untuk melakukan pencarian Terdakwa.
Sebelum mengakhiri paparannya Kadilmil I-05 Pontianak Kolonel Chk Setyanto Hutomo, S.H. menyampaikan permohonan untuk menjadi perhatian Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat terkait status Pegawai PPNPN yang ada di lingkungan Pengadilan dan Mahkamah Agung RI secara keseluruhan dimana penghapusan honorer per 28 Nopember 2023 akan dilakukan Pemerintah berdasarkan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan Surat Edaran Bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2022.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyerap aspirasi dan melaksanakan pengontrolan seluruh mitra-mitra komisi III DPR RI, ”Kata Ketua Tim Komisi III DPR RI, Rudy Mas’ud. Oleh karena itu, semua masukan dan permasalahan yang dihadapi oleh 4 (Emapat) Lingkungan Peradilan Sewilayah Provinsi Kalimantan Barat akan menjadi perhatian dan catatan bagi Komisi III DPR RI dalam melakukan Rapat dengan Mahkamah Agung dan Sekretaris Mahkamah Agung RI.
