MONEV PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM BULAN JUNI

Related Articles

Pontianak. Kamis 25 Juni 2020 Plt. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Letkol Chk Rudy Dwi Prakamto, S.H. bersama Koordinator Area Zona Integritas Letkol Laut (KH) Thamrin, S.H., M.H. dan dihadiri para Ketua dan Sekretaris Area Zona Integritas melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bulan Juni tahun 2020 di Ruang Rapat Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Pada kegiatan Monev tersebut para Ketua Area memaparkan masing-masing perkembangan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada bulan Juni tahun 2020 dan sekaligus melaporkan catatan perbaikan yang diberikan oleh Tim Evaluator pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas melalui aplikasi PMPZI. Dalam paparan dan laporan masing-masing Ketua Area Zona Integritas tersebut bahwa semua catatan perbaikan oleh Tim Evaluator sudah diperbaiki dan semua evidence sudah di upload ulang pada aplikasi PMPZI.

Dalam pengarahan yang disampaikan Plt. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak agar seluruh area pembangunan Zona Integritas konsisten dan memiliki komitmen yang kuat untuk terus berupaya mewujudkan dan melaksanakan pembangunan Zona Integritas di satuan. Selain itu evidence masing-masing area untuk selalu diperbaharui agar pembangunan Zona Integritas terus berjalan. Kepada seluruh Aparatur Pengadilan Plt. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak menghimbau untuk selalu mewujudkan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan anggota TNI pencari keadilan serta selalu menjaga inovasi-inovasi pelayanan yang sudah di miliki di satuan untuk konsisten dilaksanakan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam mewujudkan pelayanan yang prima di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular stories

BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG MENGINISIASI PEMBANGUNAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) SEBAGAI UPAYA MENGATASI PENYUAPAN

Jakarta – Humas : “Berdasarkan publikasi data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sampai dengan tahun 2022, terdapat 29 (dua puluh sembilan) orang hakim yang ditindak karena terlibat dalam tindak pidana korupsi. Jumlah ini hanya meliputi hakim dan belum memperhitungkan aparatur lainnya dari Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.“ Ujar Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, saat memberikan arahan dalam kegiatan Pencanangan Program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan di Media...

Dilmil I-05 Pontianak Meraih Penghargaan Tingkat Nasional

Pengadilan Militer I-05 Pontianak memperoleh sertifikat piagam apresiasi kategori "Terbaik dalam Alokasi Sumber Daya Manusia" yang diberikan...

KUNJUNGAN PLT. ASISTEN TINDAK PIDANA MILITER KEJATI KALBAR

Pontianak, Selasa 8 Pebruari 2022. Bertempat diruang Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Plt. Kadilmil Letkol Laut (KH) Thamrin, S.H., M.H. beserta para...
Skip to content