Pontianak, Selasa 8 Desember 2020. Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Tim Kemenpan RB tersebut didampingi oleh Tim dari Mahkamah Agung RI. Kedatangan Tim tersebut disambut oleh Plt. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Letnan Kolonel Chk Rudy Dwi Prakamto, S.H. didampingi oleh para Hakim, Sekretaris, Panmud Pidana, Para Kasubbag dan seluruh Staf Pengadilan Militer I-05 Pontianak. Penyambutan kedatangan Tim Kemenpan RB tersebut dilaksanakan dengan acara yang sangat sederhana dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
Pada tahun 2020 ini Pengadilan Militer I-05 Pontianak merupakan salah satu Satker Pengadilan Tingkat Pertama yang diusulkan oleh Mahkamah Agung RI untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Serangkaian proses telah dilaksanakan di mulai dari Penilaian Tim Penilaian Mandiri Bawas Mahkamah Agung, Desk Evaluasi dengan melakukan Paparan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas disatker di depan Tim Kemenpan RB yang dilaksanakan secara virtual.
Dalam kunjungannya, Tim Kemenpan RB melakukan pengecekan secara langsung dan melakukan wawancara kepada Plt. Kadilmil I-05 Pontianak dan petugas pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), terdapat beberapa Inovasi Pelayanan unggulan yang telah dilaksakan dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tanpa biaya kepada prajurit TNI yang berperkara dan masyarakat pencari keadilan di Dilmil I-05 Pontianak yakni dengan membuat inovasi pelayanan yang diberi nama Sistem Informasi Pelayanan Online Pengadilan Militer atau di singkat SIPOPMIL. Pelayanan Sipopmil tersebut melayani 10 (sepuluh) layanan Informasi Pengadilan, aplikasi ini merupakan solusi tepat dan cepat pada masa pandemic covid-19 ini, dimana prajurit TNI dan masyarakat dalam memperoleh informasi Pengadilan tidak perlu datang lagi ke kantor Pengadilan cukup dengan menghubungi Aplikasi SIPOPMIL yang berbasis whatsapp bisnis informasi dapat dengan mudah diperoleh.
Selain SIPOPMIL Pengadilan Militer I-05 Pontianak juga membuat Inovasi Pelayanan berupa Co-working space yakni sebuat tempat kerja bersama seperti Oditur, Polisi Militer, Penasehat Hukum, dan pengunjung Pengadilan lainnya. Pada Co-working space tersebut telah disediakan 2 (dua) unit P.C. Komputer, printer dan jaringan internet. dengan adanya Co-working space tersebut menghindari terjadinya interaksi antara Aparatur Pengadilan dengan pengguna layanan Pengadilan sehingga terhindak dari tindakan dan prilaku yang koruptip bagi Aparatur Pengadilan. Selain itu Tim Kemenpan RB juga melakukan pengecekan terhadap Survei yang dilaksanakan antara lain Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survei Indek Persepsi Korupsi (IPK), survei tersebut telah dilaksanakan baik secara manual dengan menyediakan kuisioner maupun menggunakan aplikasi dan secara online yang dapat diakses pada Website Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
Selain melakukan wawancara dan observasi, Tim Kemenpan RB juga meninjau secara langsung fasilitas pelayanan yang ada di Pengadilan Militer I-05 Pontianak. Dengan kunjungan Tim Kemenpan RB tersebut membawa semangat dan harapan bagi keluarga besar Pengadilan Militer I-05 Pontianak untuk memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020.
