PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DI PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

Related Articles

Pontianak. Rabu 20 Januari 2021. Bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Militer I-05 Pontianak melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Hakim Militer, Sekretaris, Panitera, Para Kasubbag dan seluruh Staf dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Pakta Integritas diikuti oleh seluruh anggota yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Letnan Kolonel Chk Rudy Dwi Prakamto, S.H.

Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakta Integritas dituangkan ke dalam sebuah  Dokumen Pakta Integritas. Penandatangan Pakta Integritas ini sesuai tujuannya adalah mensukseskan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya serta merupakan wujud keseriusan seluruh elemen Pengadilan Militer I-05 Pontianak untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan modern.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretaris dan Panitera kepada Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak, dan Para Kepala Sub. Bagian kepada Sekretaris Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular stories

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK MENERIMA PENGHARGAAN DARI KPPN PONTIANAK

Pontianak. Selasa 3 Maret 2020 Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak menghadiri undangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak dalam rangka Rapat Koordinasi...

KENAIKAN PANGKAT KADILMILTAMA

Pontianak, Rabu 28 April 2021. Plt. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Letnan Kolonel Chk Rudy Dwi Prakamto, S.H. beserta seluruh anggota mengucapkan,...

RAPAT KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

Bogor - Humas: Rapat Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup telah dilaksanakan pada Senin, 5 September...
Skip to content